Definisi:
People-centered policy adalah suatu pendekatan dalam pembuatan kebijakan yang menempatkan karakteristik, kebutuhan, dan kemanfaatan bagi masyarakat yang berkelanjutan dalam jangka panjang sebagai pusat dari proses perumusan dan implementasi kebijakan. Pendekatan ini menyadari bahwa kondisi masyarakat beragam secara demografi, sosial, budaya, dan pemanfaatan teknologi. Pemahaman terhadap kondisi keragaman ini yang didukung oleh data secara kuantitatif dan real-time diperlukan sebagai suatu tahapan proses dalam perumusan kebijakan.
Mengapa Penting?
Pendekatan ini penting karena masyarakat merupakan pengguna kebijakan, bukan dilihat sebagai objek kebijakan semata. Dengan mekanisme partisipasi dan umpan balik akan diperoleh berbagai informasi tentang perspektif, kebutuhan dan penerimaan berbagai kelompok masyarakat. Kebijakan yang tidak berangkat dari pemahaman yang utuh tentang masyarakat tidak akan efektif, dan hanya menjadi beban masyarakat. Begitu juga dengan kebijakan yang bersifat “technology push” atau bukan berupa dari cultural & evidence-based policy
Sasaran:
- Meningkatkan efektivitas dan akseptabilitas: Kebijakan dirancang “down to earth”, selaras dengan budaya, tantangan dan realitas yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu metode pengumpulan data melalui studi etnografi dan wawancara kontekstual kepada semua pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam pendekatan ini.
- Kemanfaatan bagi masyarakat: Kebijakan dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup (well-being) dan memberikan value bagi masyarakat.
- Inklusivitas dan keadlian: Mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi berbagai segmen masyarakat yang memiliki ragam dalam akses, kesempatan, kemampuan, dll.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dan impak kebijakan yang bersifat jangka panjang
Keunikan Pendekatan Ini:
- Pendekatan partisipatif: Melibatkan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan melalui konsultasi dan dialog untuk memastikan bahwa kebijakan mencerminkan kebutuhan dan keinginan mereka.
- Analisis konteks: Memperhatikan konteks sosial dan budaya yang spesifik dari masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan, sehingga kebijakan dapat diterapkan dengan relevansi yang lebih tinggi.
- Evaluasi dan umpan balik: Menggunakan data secara kuantitatif dan umpan balik untuk menilai efektivitas kebijakan dan membuat penyesuaian yang diperlukan.
- Keberlanjutan: Memastikan bahwa kebijakan tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang dan keberlanjutan bagi generasi mendatang.
- Pendekatan Sosio-teknikal: Memandang aspek teknologi dan sosial sebagai satu kesatuan yang saling mempengaruhi.
Secara filosofis, pendekatan ini dikembangkan dengan mengintegrasikan kerangka people-centered design, pendekatan sosio-teknikal, dan konsep sustainability, dalam konteks yang lebih makro dan tentu lebih kompleks. Namun perkembangan teknologi digital dan data analytics diyakini akan memudahkan implementasi pendekatan ini dengan tujuan untuk menciptakan added value bagi masyarakat, meningkatkan inisiatif masyarakat, dan mendukung keberlanjutan secara jangka panjang.
